AKSI Cipayung Plus PPKM Level-4: Ekonomi Melarat, Pendidikan Darurat

Kelompok Cipayung Plus Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan beberapa organisasi mahasiswa lainnya kembali menggelar aksi bertajuk Ekonomi Melarat, Pendidikan Darurat di pertigaan UIN Sunan Kalijaga (05/08). Aksi ini merupakan respons atas diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Koordinator Umum massa aksi, Urlik Hufum, menilai pemerintah harusnya fokus terhadap persoalan pendidikan, karantina, vaksinasi, dan ekonomi. Sehingga kebijakan PPKM ini tidak simpang siur dan membuat ekonomi masyarakat menjadi terhambat.

“Jangan sampai kebijakan PPKM level 4 ini malah mengkhianati masyarakat itu sendiri,” ujar Urlik.

Sementara itu, Urlik juga menyampaikan solusi dan jaminan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam kebijakan ini, seperti memberikan penanganan persoalan buruh dan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Selain itu, menurut Urlik, sistem yang saat ini digunakan tidak memihak pada masyarakat sehingga masyarakat mengalami ketidakadilan.

Dalam rilis pers, tertulis perihal tingginya angka pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu sebanyak 29,12 juta orang dan jumlah pengangguran mencapai 9,77 juta orang di masa pandemi. Terlebih lagi, banyak terjadi maladministrasi dalam pengupahan buruh yang tidak sesuai dengan Pasal 77 sampai 85 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) memberi batasan terhadap penebusan pupuk menjadi 60 persen dari Rencana Definit Kebutuhan (RDK) sehingga, sangat menekan kaum tani dan menyebabkan krisis pangan.

Di samping itu, massa aksi juga memberikan catatan evaluasi tentang pendidikan. Pertama adanya ketidakjelasan dalam penanganan infrastuktrur sistem pembelajaran daring yang sangat tidak efektif terutama pada daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Kedua, kurikulum pendidikan yang berorientasi pada industrialisasi pendidikan dan infrastuktur yang tidak merata di seluruh Indonesia. Ketiga, sistem pendidikan saat ini sudah jauh dari prinsip dasar demokrasi, di mana banyak aktivis mahasiswa di DO karena menyampaikan aspirasinya di lingkungan kampus.

Baca Juga:  Mahasiswa Lulus Pendadaran Sebelum September 2020 Tidak Dapatkan Potongan SPP

Lebih lanjut, Urlik juga menjelaskan dalam aksi tersebut massa aksi juga menyoal vaksinasi gratis di masyarakat. Penyebaran vaksin, bagi Urlik, harusnya dilakukan secara masif dan terkoordinasi dengan minimal terwujudnya 80 persen di setiap wilayah dan pemerintah harus tegas untuk membuka pintu perekenomian secara permanen sebagai bentuk jaminan agar aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.

“Pada saat ini kebijakaan yang dibuat tidak memihak pada masyarakat, tetapi pemerintah pusat (Dewan Perwakilan Rakyat-red) justru malah difasilitasi dengan karantina yang mewah. Maka kami menuntut agar fokus dalam menangani kebijakan PPKM dan solusi seperti apa yang harus dibawa pemerintah,” pungkas Urlik.

Reporter: Khansa dan Herdila

Penulis: Khansa

Penyunting: Dyah Ayu

Persma Poros
Menyibak Realita