Jumat, 27 September 2019, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) mengeluarkan pers rilis yang memuat Sikap Aliansi BEM SI terhadap ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi yang disampaikan kemarin di Istana, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Pertemuan antara Presiden dan BEM SI itu rencananya akan dilaksanan hari ini (27/09).
Dalam pers rilis, Aliansi BEM SI menyatakan bahwa setiap aspirasi mahasiswa berasal dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai gerakan yang dilakukan mahasiswa di wilayah-wilayah telah menyuarakan tuntutan yang jelas. Seluruh aksi demonstrasi ini tidak akan terjadi apabila negara mau membuka diri serta mampu mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat.
Menurut Aliansi BEM SI, dalam sejarah lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas. Aliansi BEM SI pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Namun, pertemuan tersebut dilakukan di ruang tertutup. Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah. Belajar dari pengalaman ini Aliansi BEM SI tidak mau menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga melupakan substansi tuntutan yang diajukan.Dalam rilis tersebut, Aliansi BEM SI juga menyatakan kekecewaannya atas tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap massa aksi. Presiden Jokowi seharusnya bisa menangani setiap aksi demonstrasi sebagai bagian aspirasi publik dengan cara yang persuasif, humanis, dan tidak represif.
Secara sederhana, tuntutan Aliansi BEM SI tidak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan presiden memenuhi tuntutan. Dengan demikian, menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Aliansi BEM SI menolak bertemu Presiden, kecuali bila:
1. Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional.
2. Presiden menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam ‘Maklumat Tuntaskan Reformasi” secara tegas dan tuntas.
BEM SI berkeinginan agar pertemuan tersebut harus menjamin akan adanya kebijakan konkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik.
Reporter : Adil
Menyibak Realita