Sejumlah perwakilan dari Aliansi Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta mengadakan audiensi dengan tiga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di gedung DPRD, Yogyakarta. Dalam audiensi tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan tuntutan sekaligus mengajak DPRD DIY untuk satu suara menolak Rancangan Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Audiensi yang berjalan sekitar satu jam itu Wakil Ketua DPRD Sementara, Huda Tri, mengatakan bahwa secara pribadi ia mendukung penuh aspirasi dari Aliansi. Ia pun menambahkan bahwa DPRD juga benci jika KPK dilemahkan dan sangat mendukung gerakan Anti Korupsi serta menolak pelemahan KPK.
Di akhir sambutannya Huda menambahkan, secara kelembagaan kami akan meneruskan aspirasi Aliansi lengkap dengan aspirasi pribadi kepada DPR Republik Indonesia (RI) sesegera mungkin. “Pokoknya setelah acara ini, langsung hubungi DPR RI. Di fax, email apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan disertai tanda tangan dukungan kita bersama,” tuturnya kepada Aliansi sekaligus ke anggota DPRD lainnya.
Hasil audiensi tersebut, ketiga perwakilan DPRD menandantangani surat pernyataan Menolak Revisi UU KPK yang telah disediakan Aliansi.
Isi dari surat tersebut adalah:
- Saya menolak dengan tegas Rancangan Revisi Undang-Undang KPK,
- Saya akan meneruskan aspirasi masyarakat dan mahasiswa di Yogyakarta baik melalui jalur politik (partai politik) maupun jalur struktural,
- Situasi dan kondisi saat ini sudah dalam keadaan genting dan saya mendesak Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo untuk segera melakukan tindakan apapun sebagai wujud untuk membatalkan Rancangan Revisi Undang-Undang KPK,
- Saya mendesak DPR RI untuk membatalkan Rancangan Revisi Undang-Undang KPK.
Surat pernyataan tersebut di teken tiga perwakilan DPRD DIY yang selanjutnya menyapa sekaligus memberikan pernyataan penolakan terhadap Rancangan Revisi UU KPK di hadapan massa aksi.
Reporter dan Penulis : Adil
Menyibak Realita
