Rabu (10/12/2025), Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diikuti berbagai elemen masyarakat. Aksi bertajuk “Sikat Ndase Rezim” tersebut diselenggarakan di depan Museum TNI AD Dharma Wiratama. Massa aksi membawa poster dan spanduk, serta berorasi menyampaikan tuntutannya. Akan tetapi, sebelum pelaksanaan aksi, aliansi justru mendapat tekanan yang berimbas pada perpindahan tempat.
Perwakilan humas aksi, Ria, menyatakan isu utama yang mendasari aksi ini yaitu untuk menyuarakan rentetan peristiwa pelanggaran HAM yang selama ini ditutupi pemerintah. Ia menambahkan, insiden banjir serta longsor di pulau Sumatera sebagai contoh terkini dari pelanggaran HAM yang ditutupi. Sebab, hingga saat ini bencana tersebut belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Sehingga perlu kita ketahui sebenarnya kasus ini harus disebarluaskan. Tapi, karena pemerintah Prabowo tersebut ini, karena takut kelapa sawitnya diberantas, makanya, dia menutupi hal tersebut. Dan, saya rasa, itu hal yang sebenarnya tidak sangat wajar, itu hal yang sangat buruk,” jelas Ria saat diwawancarai reporter Poros (10/12/25).
Lebih lanjut, Ria menuturkan terdapat beberapa kali perubahan pada titik aksi. Awalnya, aksi ditentukan bertempat di Titik Nol Yogyakarta. Namun, lokasi aksi berpindah karena sedang diadakan penggalangan dana banjir Sumatera dan Aceh. Ia menjelaskan, alasan lain pindah lokasi lantaran salah satu anggota aliansi diintimidasi melalui doxing dengan penyebaran video hoaks berbasis Artificial Intelligence (AI) yang menggunakan wajahnya dan diunggah di Instagram pada malam sebelum aksi. Imbasnya, lokasi aksi dipindahkan ke Tugu Golong Gilig.
“Aku lihat itu (doxing-red) dalam bentuk video AI, salah satu kawan kami dibuat mukanya berbicara, tapi dalam bentuk AI, bukan asli,” ungkapnya.
Kemudian, Ria menjelaskan ketika sampai di Tugu Golong Gilig, massa sudah mulai berkumpul sekitar pukul 2 siang. Meski demikian, aksi tidak kunjung dimulai karena kembali terjadi intimidasi, berupa sekelompok orang tidak dikenal dan diduga intel memadati lokasi aksi. Menurutnya, kelompok tersebut beberapa kali menyampaikan ancaman secara verbal, sehingga demi keamanan, massa memutuskan kembali berpindah lokasi dan berkumpul di Universitas Islam Indonesia (UII) Cik Di Tiro.
Akhirnya, lokasi aksi ditetapkan di depan Museum TNI AD Dharma Wiratama. Ria menyampaikan intimidasi ini sangat disayangkan, mengingat hari HAM yang seharusnya menjadi momentum kebebasan hak, tetapi malah terjadi tekanan dan pembatasan ruang untuk bersuara.
“Sebenarnya, Hari HAM itu, hari dimana memperingati hak asasi manusia yang sudah kita dapat sejak lahir, hak yang tidak boleh diganggu gugat. Akan tetapi, banyak sekali orang-orang yang salah memahaminya,” imbuhnya.
Seorang massa aksi, Charles, menanggapi terkait perpindahan lokasi unjuk rasa. Menurutnya, perpindahan tempat yang terjadi berkali-kali tidak menurunkan semangatnya untuk mengikuti aksi unjuk rasa memperingati Hari HAM.
“Kalau semangat, tentu semangat kita berkobar di sini, kita semua di sini terus menyuarakan tuntutan-tuntutan kita, terus menyuarakan hak kita” ungkap Charles kepada reporter Poros (10/12/25).
Senada dengan Charles, Anam, yang juga seorang massa aksi mengatakan kasus kerusakan hutan sekarang ini merupakan salah satu pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan oligarki. Selain itu, Anam menyebutkan dirinya mengikuti aksi ini dikarenakan temannya ditangkap polisi pasca aksi Agustus lalu. Dirinya menyuarakan agar para tahanan politik segera dibebaskan dari segala tuntutan.
“Kita mengikuti persidangan dari sahabat kita, Ari Pradana, untuk tetap mengawal dan tetap menyuarakan terkait Ari Pradana ini, agar segera dibebaskan dari segala tuntutan, seperti itu.” ujar Anam saat diwawancara oleh tim Poros (10/12/25).
Ria menanggapi terkait penangkapan mahasiswa sejak Agustus lalu sebagai kasus pelanggaran HAM. Ia menganalogikan kejadian itu bagai menuangkan minyak ke dalam api, membuat dirinya tidak berhenti bersuara atas penindasan-penindasan yang terjadi.
Mengutip siaran pers Aliansi Jogja Memanggil, aksi ini menuntut: Tetapkan bencana nasional Sumatera serta adili pelanggar HAM dan perusak lingkungan. Lalu, tolak segala produk hukum anti demokrasi dan anti rakyat, bebaskan seluruh tahanan politik, tolak Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan, kembalikan militer ke barak dan tarik militer dari Papua. Adapun tuntutan terakhir yaitu buka akses seluas-luasnya bagi jurnalis nasional dan internasional di Papua.
Reporter: Farah Nada (Magang)
Penulis: Nabila Salsabila (Magang)
Penyunting: Awandha Aprilio
Menyibak Realita