KARTU PRAKERJA, SENJATA PAMUNGKAS PEMERINTAH DI TENGAH BADAI PHK?

Menurut yang dijelaskan di laman prakerja.go.id, kartu prakerja merupakan sebuah kartu fasilitas dari pemerintah dalam rangka menunjang program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia melalui bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya dalam bekerja.

Kartu tersebut pertama kali dipromosikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Indonesia di Sentul, Februari 2019 silam. Lalu, siapa saja yang disasar dalam program pemerintah ini? Masih dalam laman prakerja.go.id, kartu prakerja ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Dilansir dari tirto.id, dalam penerapannya para pemegang kartu prakerja  akan mendapat uang senilai Rp3.550.000 dengan rincian:

1. Bantuan pelatihan sebesar satu juta rupiah.
2. Insentif setelah pelatihan sebesar Rp600.000/bulan selama empat bulan, total menjadi Rp2.400.000.
3. Insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50.000/survei (3 kali survei) atau total Rp150.000 per peserta.

Bantuan di atas akan diberikan secara non-tunai. Sementara itu, insentif akan diberikan dengan cara dikirim ke rekening bank atau e-wallet yang telah didaftarkan di akun www.prakerja.go.id. Pemerintah juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk melaksanakan program ini. Perusahaan yang menjadi mitra pembayaran kartu prakerja antara lain: Bank Negara Indonesia (BNI), OVO, Link Aja, dan Go-Pay.

Namun begitu, tidak semua masyarakat bisa menjadi pemegang kartu prakerja, pemerintah menetapkan syarat bagi masyarakat yang ingin menjadi bagian dari program ini. Syarat tersebut antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Minimal berusia 18 tahun.
3. Sedang tidak menempuh pendidikan formal (sekolah atau kuliah).

Pada awalnya, program ini memang diprioritaskan untuk pengangguran muda, namun untuk merespons pandemi korona, program ini akhirnya juga ditujukan bagi orang yang sudah bekerja, karyawan, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi (tirto.id).

Adapun cara mendaftar kartu prakerja adalah:

1. Pastikan syarat umur dan tidak menempuh pendidikan formal terpenuhi.
2. Buka laman prakerja.go.id, kemudian klik “Daftar sekarang”.
3. Isi dan ikuti prosedur pendaftaran yang tersedia, kemudian kirim.
4. Setelah itu data peserta kartu prakerja akan diverifikasi.
5. Bagi yang lolos akan dikirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik (surel), untuk selanjutnya mendapatkan bantuan dan melakukan pelatihan.

Dari laman detik.com, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky, mengatakan peserta kartu prakerja yang dapat menerima pelatihan adalah mereka yang sudah lolos verifikasi dan tes kompetensi di situs prakerja.go.id. Verifikasi dilakukan untuk memastikan peserta sedang tidak menempuh pendidikan sekolah atau kuliah dan belum pernah menerima bantuan sosial  (bansos).

“Semuanya harus sudah lulus dulu. Verifikasi, tes kompetensi dari segi umur, sekolah, dan lain-lain. Kemudian kita lihat apakah dia didata oleh kementerian. Kalau terdata, maka didahulukan sebagai pekerja atau pelaku usaha terdampak Covid-19,” jelas Panji.

Permasalahan Kartu Prakerja

Pendaftaran kartu prakerja telah melewati tiga gelombang dan akan memasuki gelombang keempat. Akan tetapi, pembukaan pendaftaran gelombang keempat dihentikan sementara sejak pertengahan bulan Mei. Ketika ditanya kapan kartu prakerja gelombang keempat akan dibuka, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin dalam cnbcindonesia.com (19/6), mengatakan, “Sampai menunggu tata kelola yang baru jadi. Basis untuk menjalankannya butuh tata kelola yang baru.” .

Pemberhentian ini juga buah dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan sementara kartu prakerja gelombang empat karena melihat ada masalah dalam pelaksanaannya. Rekomendasi ini dikirimkan ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian pada 2 Juni 2020. Berikut rekomendasi KPK kepada Airlangga Hartarto selaku  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (tempo.co).

1. KPK meminta penerimaan dilakukan secara pasif. Artinya, mereka yang terdaftar dalam daftar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tak perlu mendaftar ulang, melainkan cukup dihubungi oleh manajemen pelaksana untuk ikut program kartu prakerja..
2. Otentifikasi peserta cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak perlu fitur lain sehingga lebih efisien.
3. Komite meminta legal opinion dari Kejaksaan Agung terkait kerja sama dengan delapan platform digital, yaitu: Tokopedia, Ruang Guru, Mau belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan kemnaker.go.id. Apakah termasuk dalam cakupan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah atau bukan? Hal ini juga berkaitan dengan platform digital tak boleh memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan.
4. KPK meminta kurasi dan kelayakan materi pelatihan melibatkan pihak yang kompeten dengan area pelatihan dan dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis.
5. KPK meminta materi pelatihan yang sudah ada gratis di internet untuk dihapus dari program prakerja.
6. KPK meminta metode pelatihan dilakukan secara interaktif, sehingga tidak ada peserta yang melakukan pelatihan fiktif.
7. KPK meminta Badan Nasional Sertifikasi Profesi dilibatkan dalam penyusunan standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksanaan program.

Menanggapi surat rekomendasi KPK, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah agar menindaklanjuti saran serta masukan dari KPK menyangkut pelaksanaan program kartu prakerja. Menurut Saleh, meski program itu telah berjalan selama tiga gelombang, namun tak ada salahnya bila temuan dari KPK menjadi bahan untuk evaluasi pelaksanaan program itu.

“Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program kartu prakerja memang menyisakan masalah dari sisi pengawasan. Sebab, pelaksananya diberikan kepada Program Management Office (PMO) yang berada di bawah Menko Perekonomian,” kata Saleh dikutip dari beritasatu.com.

Kemudian, Airlangga Hartanto langsung buka suara. Menurutnya, kajian terkait kartu prakerja ini sebenarnya merupakan inisiatif kementeriannya sendiri.

“Sesungguhnya KPK itu merespons dari surat yang dikirimkan Kemenko Perekonomian. Surat tersebut sudah ditindaklanjuti Peraturan Presiden,” ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR-RI terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2021, Jakarta (22/6).

Dengan dihentikannya sementara pendaftaran kartu prakerja, bersamaan dengan ini beberapa pengguna mengeluhkan belum bisa mencairkan dana insentif kartu prakerja yang mana pemerintah menjanjikan manfaat bagi 6,9 juta warga yang lolos kartu prakerja. Total anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk kartu prakerja senilai 20 Triliun berdasar data dari CNBC Indonesia.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan, “Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara.” Metode pelatihan berarti hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Senada dengan itu, jika melihat hasil survei indikator perihal program pelatihan kartu prakerja secara daring yang dirilis pada 7 Juni 2020, sebanyak 38,7 persen responden tidak setuju dan 10,2 persen sangat tidak setuju. Adapun 25,3 persen responden setuju dan 4,5 persen sangat setuju. Jika digabungkan total antara yang setuju dan tidak setuju, terdapat 48,9 persen responden tidak setuju. Sedangkan kelompok yang setuju sebesar 29,8 persen dan 21,4 persen responden lainnya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Sumber gambar : Dicky Adam Sidiq/kumparan