Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) melakukan aksi serentak pada 23 Desember 2019 di lima belas provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Bogor, Jakarta, Banten, Batam, Maluku dan yang lainnya.
Aksi dengan tema ‘Indonesia Krisis Ekonomi Politik, Bangun Partai Massa Rakyat’ digelar untuk menuntut keadilan bagi rakyat Indonesia. Yogyakarta yang menjadi salah satu provinsi pengada aksi melakukan aksinya di sepanjang Jalan Malioboro dengan titik awal keberangkatan Parkir Abu Bakar Ali hingga titik akhir di Nol Kilometer Yogyakarta.
Khotiah dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) mengungkapkan urgensi membangun Partai Massa Rakyat. Menurutnya, hal itu karena rakyat tidak dilibatkan dalam menentukan dan membentuk kebijakan oleh kelompok elite borjuasi yang sistem sosialnya dikuasai oleh golongan menengah. “Rakyat tidak dilibatkan kita di UU (undang-undang-red) soal pemilu ini, maka sebagai rakyat yang sadar harus lah kita bangun alternatif itu bisa masuk parlemen-parlemen tersebut,” tegas Khotiah.
Sama dengan Khotiah, Sulton salah satu massa aksi yang melakukan orasi, dalam narasinya menekankan perlunya membangun Partai Massa Rakyat karena semua akan sama dijajah dan dieksploitasi oleh sistem kapitalis dan partai elit borjuasi yang saat ini tidak berpihak pada rakyat kecil.
Tuntunan massa aksi yang tergabung dalam KPR seperti FPBI, Barisan Masyarakat, Serikat Pekerja Kereta Api, dan Serikat Mahasiswa Indonesia, yaitu:
- Sita harta dan aset koruptor.
- Tolak iuran kenaikan BPJS.
- Wujudkan reformasi agraria sejati.
- Hapus sistem kerja kontrak dan outshorching.
- Demokrasi untuk rakyat.
- Hapus utang luar negeri.
- Nasionalisasi aset-aset vital di bawah kontrol rakyat.
- Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan
- Lawan represifitas terhadap gerakan rakyat.
- Wujudkan jaminan sosial.
- Tolak rancangan UU omnibus law.
Sandi salah satu massa aksi yang tergabung dalam KPR memberikan keterangan bahwa tuntutan yang dibawa telah melalui kajian, KPR telah melakukan pembacaan jika dalam waktu dekat Indonesia akan mengalami krisis ekonomi global. “Menuntut membangun partai alternatif atau partai massa rakyat karena dari KPR sendiri sudah tidak percaya pada partai partai politik borjuasi saat ini,” terangnya.
Ia juga menambahkan, investasi yang dilakukan Jokowi saat ini ada hubungannya dengan krisis ekonomi politik hari ini. “Karena itu termasuk dari tuntutan aksi tadi seperti hapus utang luar negeri, hentikan investasi-investasi, karena investasi itu tidak meningkatkan ekonomi rakyat, serta yang menjalankan ekonomi di indonesia ini adalah buruh kalau dilihat dari perspektif kajian kajian kami kemarin,” pungkasnya.
Penulis: Febi Anggara
Penyunting: Santi
Menyibak Realita