26 Agustus 2019, Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar mimbar bebas di depan kampus I terkait masalah dispensansi uang kuliah mahasiswa.
Dirga S. selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) menjelaskan, mimbar bebas ini dilakukan guna mendata mahasiswa yang dipersulit untuk melakukan dispensasi. Setelah pendataan selesai, data tersebut akan langsung diserahkan kepada pihak birokrat kampus agar segera ditindak lanjuti.
“Kita sampaikan kepada birokrat kampus bahwa ini mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi tetapi mampu secara intelektual tetapi dipersulit. Dan kita memohonkan atas nama lembaga untuk dipermudah mengurus dispensasi,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan kesulitan mahasiswa ketika ingin mengurus dispensasi tersebut. Menurut Dirga mekanisme dan aturan dispensasi tidak jelas karena sering berubah- ubah dan dirasa dipermaikan. “Ada yang minta tanda tangan dekan ada yang enggak, ada yang dilempar kesana kesini. Maksudnya ada yang disuruh ke kaprodi dulu, ada yang ke dekan, ada yang tanda tangan wali itu yang harus. Tetapi aturan-aturan yang mengatur dispensasi itu tidak ada,karna dispensasi itu adalah kebijakan sehingga tidak diatur secara tegas,” jelasnya.
Selain mekanisme yang tidak jelas, mahasiswa juga kesulitan untuk menemui Kepala Bidang Keuangan di kantor. Sedangkan, untuk mengurus dispensansi tersebut harus mendapatkan tanda-tangan dari pihak keuangan.
Hal ini, juga dirasakan oleh Wahyu Kurniawan Seregar, mahasiswa Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi (FSBK) Program studi (Prodi) Ilmu Komunikasi. Ketika diwawancarai Poros , selain dia menceritakan pengalamannya sendiri, dia juga menceritakan temannya yang menunggu sampai lebih seminggu tanpa adanya kepastian, “ Artinya ini ngambang. Mereka dilempar kesana-kesini. Dispensasi ini kan tolak ukurnya kenapa dia harus dispen, entah ekonominya bermasalah kan kita tidak tahu.”
Wahyu Kurniawan Seregar juga menyinggung terkait dampak dari tidak jelasnya mekanisme dispensasi di UAD. Menurutnya, mahasiswa yang mengambil dispensasi akan mengalami pengurangan jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) nya. “ Contohnya itu mahasiswa FSBK (tidak disebutin namanya –red) dia itu kan semester I yang seharusnya di semester II itu sudah dipaketkan 24 sks itu kan. Tetapi karena dia dispensasi dia cuman dapat 13. Padahal dia kan bayar toh,” ujarnya.
Penulis dan Reporter: Gus Aponk
Menyibak Realita
