Persmaporos.com – Memperingati Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional) (2/5) mahasiswa se-Yogyakarta yang terhimpun dalam GNP (Gerakan Nasional Pendidikan) melaksanakan aksi di titik nol kilometer. Iring-iringan massa aksi ini melakukan long march dari Pakiran Abu Bakar Ali sampai titik nol kilometer.
Dalam long march ini gerakan yang tediri dari LMND, GMNI, SMI, FMPR, IMM DIY, FAMJ, PPM, PMII, SEKBER, Social Movement Institute, KPO, PRP, PEMBEBASAN, KAMMI, BEM KM INSTIPER, BEM REMA UNY, BEM UMY, BEM UNRIYO, FH Atmajaya, Sosiologi Atmajaya, BEM FIS UNY, BEM LPP, BEM SSG, Ekspresi UNY, AKPRO BEM KM UGM, BEM UST, AKS AKK, Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta, Perempuan Mahardika, FMY, BEM AKPRIND, FLAC Jogja, FMN, HMI MPO, PPR, PDD, BEM UAD dan BEM ISI mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah.
Seperti hentikan kapitalisasi dan liberalisasi pendidikan, hentikan politisasi pendidikan, cabut UU NO 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, cabut UU NO 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, cabut PERMENDIKBUD NO 49 tahun 2014 tentang standar Pendidikan Tinggi, hapus PPG (Program Profesi Guru) dan perbaiki serta tingkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kependidikan (keguruan) dan hapuskan ujian nasional.
Seperti diungkapkan oleh Koordinator Umum Dana Gumilar yang Poros temui diluar massa aksi, GNP terdiri dari organ gerakan dan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) bersatu bersama mengusung masalah kapitalisasi pendidikan. Dalam sorakan yel-yel, massa aksi yang terdiri dari ratusan mahasiswa ini menyatakan bahwa “kami adalah satu.” Tema aksi ini, Bangun Persatuan Mahasiswa dan Tolak Kapitalisasi Pendidikan. “Seperti kata Ki Hajar Dewantara, kami ingin mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan,” tambahnya.
Senada dengan yang diungkapkan oleh perwakilan dari Cakrawala Mahasiswa Yogyakarta, “pendidikan gratis saja tidak cukup, kita tidak berhenti dari aksi ini,” ungkapnya dalam orasi politik. “Setelah hari ini GNP akan berlanjut, kami tidak ingin aksi hari ini hanya momentum. Kedepannya tentu akan ada program-program dari GNP yang lebih spesifik mengawal masalah pendidikan di Indonesia,” ujar Dana Gumilar yang juga mahasiswa Instiper ini.
Tak hanya aksi dan menyuarakan tuntutan, GNP menawarkan solusi kepada pemerintah diantaranya, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan, laksanakan pasal 31 UUD 1945, laksanakan pasal 33 UUD 1945, pemerataan pendidikan di semua wilayah dan penerapan alokasi 20% APBN secara maksimal dan transparan. Acara selesai, ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. [Nurul]
Menyibak Realita
