Sudah satu bulan lebih mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) alternatif 65 Kecamatan Wirobrajan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) melakukan pengabdian pada masyarakat sekitar. Namun begitu, pada tiga minggu kegiatan KKN, dana masih belum cair dari kampus. Sehingga, mahasiswa menggunakan uang kas yang dikumpulkan per individu, di luar dari tabungan yang dibayarkan mahasiswa per semester untuk berkegiatan selama tiga minggu.
Upaya mahasiswa untuk menanyakan waktu perihal pencairan dana telah dilakukan, namun jawaban pihak kampus, dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) tidak menemui titik terang.
Setelah itu, Koordinator Kecamatan (Korcam) KKN alternatif Kecamatan Wirobrajan, Achmad Koko Sudiarto, atas keputusan rapat bersama mengeluarkan press release untuk menyelesaikan sekaligus ingin melihat tingkat kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan kampus.
“Bagi kawan-kawan yang membaca info ini, tolong pahami dan satukan pandangan kita bahwa hal ini menjadi persoalan bersama,” buka Koko dalam press release-nya.
Mahasiswa KKN 65 Wirobrajan mempermalasahkan dua hal dalam pelaksanaan KKN. Pertama, terkait masalah keterlambatan pencairan dana. Terkait masalah ini, dalam press release dijelaskan bahwa pengurus Korcam sudah memberikan teguran keras kepada pihak kampus untuk mencairkan dana paling lambat di minggu ketiga KKN berlangsung. “Pihak kampus pun akan mengupayakan, jika tidak, maka aktivitas KKN akan diberhentikan sampai dana ada,” tulis Koko dalam press release-nya.
Kedua, terkait kerancuan Rincian Anggaran Dana KKN yang diberikan kampus kepada mahasiswa sebelum berlangsungnya KKN. Sebab, menurut Koko, rincian dana tersebut tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Melihat kedua masalah tersebut, mahasiswa KKN 65 Wirobrajan memutuskan untuk melakukan audiensi dengan pihak LPPM.
Sebelum audiensi dilakukan, pihak kampus pada akhirnya mencairkan dana mahasiswa KKN 65 Wirobrajan. Hal tersebut membuat Koko berpikir bahwa pencairan dana sengaja dilakukan supaya audiensi tidak berjalan semestinya. Ia juga sempat mengira, kampus tidak akan mencairkan dana jika tidak ada protes dari mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat KKN, Purwadi mengatakan bahwa meski tidak ada protes dari mahasiswa, pencairan dana pasti tetap akan dilakukan. Hanya saja, memang ada keterlambatan pencairan dana, sebab perlu melalui prosedur yang panjang. Ia menerangkan, semula pihak LPPM menganggarkan dana untuk KKN kepada bagian keuangan. Namun, sebelumnya perlu persetujuan dari Kepala LPPM dan Wakil Rektor II. Jika sudah disetujui, bendahara yang kemudian bertugas mencairkan dana.
Bendahara kemudian akan melakukan pencairan dana di bank, sebab dana KKN memang di simpan di sana. Menurut Purwadi, proses pencairan di bank inilah yang membuat dana KKN terlambat turun, karena bank tidak dapat mencairkan dana sekaligus dalam jumlah besar. “Kejadian itu kebetulan hanya sekali ini, kok. Pada periode sebelumnya tidak pernah terjadi,” terangnya.
Koko mengatakan wajar jika mahasiswa mempertanyakan pencairan dana tersebut, sebab sejak awal LPPM tidak memberitahukan dengan jelas perihal waktu dana akan cair. “Seandainya dapat informasi itu dari awal kita juga pasti mengerti,” ujarnya.
Mahasiswa dengan nama belakang Sudiarto itu juga menyayangkan pernyataan LPPM yang mengatakan bahwa keterlambatan pencairan dana hanya terjadi baru satu kali. Ia menuntut LPPM untuk evaluasi. Menurutnya, jika sudah tahu pencairan dana prosesnya lama, seharusnya LPPM memprediksi waktu yang tepat untuk mulai mengajukan pencairan dana.
“Mengapa kita harus mengerti bank ini yang telat? Semisalnya aku tanya, kalian sebagai penyelenggara juga, telat enggak mengajukan dana? Kan, gitu,” tanya Korcam Wirobrajan itu.
Ketidaksesuaian Pencairan Dana dengan Rincian Biaya KKN
Tiga hari sebelum audiensi dilakukan, dana untuk mahasiswa KKN 65 Wirobrajan akhirnya cair. Namun, menurut Koko, dana yang cair itu bahkan tidak sampai 50 persen dari keseluruhan dana yang tercantum dalam Rincian Biaya KKN yang diserahkan LPPM kepada mahasiswa di awal sebelum berlangsungnya KKN.
Itulah poin kedua yang dipermasalahkan mahasiswa KKN 65 Wirobrajan dalam press releasenya. Dari kesepuluh rincian biaya di atas, ada dua poin yang secara eksplisit dipermasalahkan, yaitu poin lima tentang Stimulan Program Unggulan dan poin sepuluh tentang Pengelolaan Alternatif.
Dana Stimulan Program Unggulan menjadi polemik di antara mahasiswa karena jumlah yang diterima hanya Rp125.000,00 dari yang seharusnya Rp250.000,00.
Dana tersebut berkurang tahun ini salah satunya, menurut Purwadi, dikarenakan KKN alternatif sekarang bersifat tematik, tidak hanya di masjid. Ada juga yang di rumah atau dusun warga, jadi yang semula uang Rp50.000,00 untuk alat ibadah kalau di masjid, jadi berubah karena tidak mungkin memberi alat ibadah jika KKN dilangsukan di kantor RW. Ia menyampaikan bahwa dana Rp125.000,00 itu diarahkan juga untuk dosen yang memberi pembekalan tematik.
Permasalahan masih berlanjut, berdasarkan hasil hitungan Koko, hasil dana Stimulan Program Unggulan di KKN 65 Wirobrajan seharusnya berjumlah Rp8.000.000,00, namun dana yang diterima hanya sekitar Rp4.000.000,00.
Untuk menjelaskan masalah tersebut, Purwadi merincikan hitungannya pada Poros. Di Kecamatan Wirobrajan terdapat 24 unit dengan delapan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang memiliki delapan tema, serta memiliki 208 peserta KKN. Kuota peserta tersebut dikalikan dengan jumlah dana Stimulan Program Unggulan sebesar Rp125.000,00, maka hasilnya di 24 unit tersebut adalah sebesar Rp26.000.000,00.
Delapan tema yang didampingi DPL memerlukan dana sebesar Rp2.480.000,00 untuk pembekalan tematik. Jadi, Rp26.000.000,00 dikurangi Rp2.480.000,00 hasilnya adalah Rp23.520.000,00. Kemudian, setiap unit diberikan dana Rp750.000,00, dikalikan 24 unit hasilnya Rp18.000.000,00. Selanjutnya dana Rp23.520.000,00 dikurangi Rp18.000.000,00, maka hasilnya Rp5.520.000,00.
“Sisa dana sebesar Rp5.520.000,00 inilah yang akan dikelola untuk kegiatan puncak,” papar Purwadi.
Namun begitu, seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa dana yang cair kepada mahasiswa KKN 65 Wirobrajan ketika Poros melakukan wawancara dengan Koko (20/12) hanya sekitar empat juta rupiah. Setelah mendapatkan penjelasan dari Purwadi di atas, kami melakukan verifikasi kepada Koko (27/12) terkait pencairan dana tersebut, ia menyatakan bahwa saat ini kampus sudah mencairkan dana sekitar lima juta rupiah.
“Awalnya bukan lima jutaan, tapi empat juta. Pas kami push lagi ternyata naik lagi 5 jutaan,” tulis Koko saat Poros verifikasi lewat WhatsApp.
Kejelasan Dana Pengelolaan Alternatif
Selain poin lima, poin sepuluh menjadi polemik karena dana Pengelolaan Alternatif ini tidak cair langsung kepada mahasiswa dan dirasa tidak jelas transparansinya. Terlebih lagi, dari kesepuluh poin rincian dana di atas, poin sepuluh adalah nilai uang yang paling banyak.
“Penjelasan dari pihak LPPM kepada Korcam terkait anggaran ini untuk membayar honor pihak-pihak yang terkait, subsidi silang ke KKN reguler, pembekalan kecamatan, dan masih banyak lagi yang tidak mampu dijelaskan,” tulis Koko masih dalam press release-nya.
Terkait dana subsidi silang KKN alternatif ke reguler, mahasiswa Ilmu Komunikasi (Ilkom) ini mengaku kurang setuju, sebab dana yang dibutuhkan mahasiswa KKN alternatif juga cukup besar. Namun begitu, ia mengatakan yang paling urgen adalah transparansi dana Pengelolaan Alternatif. “Kalau rinci enak kita menerimanya, dan kita ikhlas untuk memberikan. Kalau enggak jelas kita, jadi mikir mikir juga,” ujarnya.
Purwadi menanggapi, subsidi silang dilakukan karena program KKN, alternatif mau pun reguler adalah satu kesatuan. Mahasiswa yang KKN alternatif maupun reguler tetap membayar sama, meski dalam pengeluaran biaya akan berbeda. Ia mencontohkan, mahasiswa KKN alternatif tidak ada pengeluaran untuk living cost, biaya listrik, dan sebagainya. Contoh lainnya, Kepala Pusat KKN itu memaparkan bahwa tidak mungkin dengan uang Rp40.000 bisa untuk menutupi transport mahasiswa untuk tiga kali bolak-balik. Sebabnya, kemudian untuk menutupi itu diambil dari dana KKN alternatif.
“Jadi yang kayak gitu itu jangan dihitung banget-banget, loh. Tapi nanti, kan dana stimulannya berbeda kepada mahasiswa yang alternatif. Dana stimulan individu, kan Rp450.000,00 sementara kalau yang temen-temen reguler cuma berapa gitu lebih kecil,” papar Purwadi.
Lelaki yang telah menyelesaikan kuliah di luar negeri itu juga menyampaikan bahwa semua sudah transparan. Pada saat audiensi ia mengaku telah memaparkan semua rincian dana, bahkan ia menyebutkan mahasiswa yang melakukan audiensi juga sudah paham dan meminta maaf. Ia pun mengaku meminta maaf pada mahasiswa. “Kami atas nama pusat KKN, atas nama LPPM, atas nama kampus juga mohon maaf kepada mahasiswa walaupun itu di luar kemampuan kami, bukan kami yang membuat terlambat,” ujarnya.
Namun begitu, mengenai dana Pengeloaan Alternatif, Purwadi hanya menyampaikan bahwa dana tersebut dipakai untuk pembiayaan aktivitas KKN secara keseluruhan, seperti sewa bus, dan sebagainya. Ia menyakinkan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi, sebab pihaknya tidak memegang uang tersebut. Pihaknya pun mengaku hanya mendata mahasiswa yang akan KKN, lantas dikirim bank, dan kemudian dikirim ke DPL tanpa melalui LPPM. “InsyaAllah bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat,” pungkasnya.
Lakukan Audiensi dengan LPPM
Akibat press release-nya, Koko mengaku dipanggil oleh pihak kampus. Ia akhirnya datang ke kantor LPPM bersama sekretaris dan bendaharanya. Ia ditanya tentang pelaku yang membuat press release tersebut, mahasiswa tingkat akhir itu mengaku telah membuatnya. Pihak kampus dengan bijak mendukung perihal yang dikritisi Koko dan kawan-kawan.
Sabtu, 14 Desember 2019, pihak LPPM, mahasiswa KKN 65 Wirobrajan, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM U) melakukan audiensi di Kampus III. Dalam audiensi itu akhirnya diketahui, rincian biaya yang diberikan LPPM sejak sebelum pelaksanaan mahasiswa KKN keliru karena belum diperbaharui.
Saat ditanya mengenai perihal waktu akan dipublikasikan rincian biaya terbaru, Kepala Pusat KKN itu hanya menjawab, “Ya mudah-mudahan bisa secepatnya.”
Koko menyayangkan kekeliruan yang dilakukan LPPM. Menurutnya, jika sudah diketahui rincian biaya itu belum diperbaharui, seharusnya pihak kampus tidak memberikan rincian biaya tersebut. “Sudah tahu salah, kenapa enggak diberitahu sejak awal? Kenapa nunggu diaudiensi? Itu, kan lucu,” tambahnya.
Mahasiswa bernama depan Achmad itu juga mengaku kecewa dengan audiensi yang dirasa terlalu emosional. Ia menyampaikan, seharusnya audiensi tersebut menjadi evaluasi bagi kampus. Lebih lanjut, ia juga merasa bahwa kampus melihat mahasiswa KKN 65 yang menuntut audiensi seolah ingin menjatuhkan kampus. “Itu juga salah memposisikan diri seperti itu,” pungkasnya.
Reporter: Rina & Royyan
Penulis: Royyan
Penyunting: Siska
Menyibak Realita
