Pram Taba: Rezim Jokowi-Ma’ruf adalah Dalang Pelanggaran HAM di Indonesia

Loading

“Kami menganggap rezim Jokowi adalah dalang dari semua pelanggaran HAM yang terjadi,” tegas Pram Taba, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Lawan Pelanggaran HAM (10/12).

Aliansi Masa Peduli HAM (AMPUH) melaksanakan seruan aksi Lawan Pelanggaran HAM. Aksi tersebut dilaksanakan sebagai peringatan 71 tahun Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Sekitar 50 organisasi ikut dalam aksi bertajuk “Bangun Persatuan Demokrasi Rakyat Tertindas, Hancurkan Imperialisme, dan Rezim Pelanggar HAM Jokowi-Ma’ruf.”

Titik awal aksi dimulai dari Parkiran Abu Bakar Ali hingga ke depan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kemudian dilanjut menuju perempatan Gondomanan sebagai titik akhir. Aksi ini menuntut 21 tuntutan dan 12 isi pokok yang ditujukan pada Gubernur DIY.

“Isi pokok tersebut antaranya adalah mengenai pendidikan, buruh, gender, dan lain-lain,” jawab Pram Taba.

Massa aksi juga menuntut agar undang-undang mengenai kesejahteraan buruh dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera diselesaikan.

”Kami mendesak pemerintah Jogja bahwa di Jogja banyak terjadi pelanggaran HAM. Misalnya adalah perampasan tanah di Kulon Progo dan Gunung Kidul, serta Upah Minimum Regional (UMR) yang kecil se-Indonesia,” ucap Pram Taba.

Maya, salah satu anggota organisasi Samsara yang berfokus pada pemenuhan hak reproduksi, beranggapan bahwa, “Rezim Jokowi-Ma’ruf sangat represif dan otoriter, sehingga banyak terjadi pelanggaran HAM.“

Mereka menginginkan akses dan akomodasi yang inklusi untuk teman-teman disabilitas. Tak ayal dia pun menginginkan bahwa pemerintah segera meninjau kembali dan mengesahkan RUU PKS dan undang-undang lainnya mengenai tergerusnya hak perempuan.

“Harapan yang ingin dicapai dari aksi ini adalah kita ingin menyampaikan kepada negara dan masyarakat bahwa, masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada teman-teman karena lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) sehingga kita minta tolong hentikan diskriminasi itu,” tutur Ketua People Like Us Satu Hati (Plus), organisasi yang mengadvokasi stigma kekerasan dan segregasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender tersebut.

Baca Juga:  Satgas Covid-19, Bentuk Upaya UAD Menghadapi Korona

Penulis: Wanda

Editor: Yosi

Persma Poros
Menyibak Realita