Jumat, 8 November 2019, Chandra Firmantoko dari Dewan Asian Solidarity Economy Council (ASEC) menilai ekonomi kerakyatan yang digaungkan saat ini tidak berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya pada Diskusi Media Pra-konferensi Ekonomi Solidaritas di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Yogyakarya.
“Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang dikendalikan masyarakat bukan industri besar,” ujarnya.
Diskusi yang berlangsung hampir dua jam ini dipandu oleh Tommy Apriando dari Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta dan didampingi oleh Pusat Studi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Istianto, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta Purwo Santoso, Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Eko Pambudi dan Chandra Firmantoko dari pihak ASEC.
Acara tersebut dilaksanakan untuk mengurai dan merespon dampak negatif kegiatan perekonomian yang disebut membaik semenjak tahun 1970. Mulai masa itu, fokus masyarakat global mulai beralih dari peperangan kepada pembangunan. Kegelisahan masyarakat ini diakomodasi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 ke dalam Millenium Development Goals. Sebuah paket panduan bagi pemerintah negara-negara di dunia agar menerapkan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan sektor ekonomi, namun juga sosial, lingkungan, dan sektor lainnya.
Eko Pambudi sebagai Redaktur BUMDes menjelaskan, jika BUMDes menjadi tonggak awal bangkitnya partisipasi publik dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ini secara demokratis dan partisipatif, sehingga yang sifatnya destruktif seperti bandara, tol, dan lainnya tidak terjadi. “Nantinya desa habis gara-gara jalan tol,” ujarnya.
Pembicara lain, Rektor UNU Purwo Santoso menjelaskan jika otonomi desa itu direbut maka perlu dilawan, bukan ditunggu. Menurutnya kebiasaan merayakan investor saatnya dihentikan. Baginya, ekonomi yang tidak merayakan investor memang tidak menggaungkan akumulasi modal, tetapi langsung dirasakan manfaatnya. Sehingga, hadir sebagai pelayan publik dari pada mercusuar.
Purwo Santoso menambahkan, jika inti dari gerakan transformasi ekonomi di desa adalah mengeksplisitkan hal-hal yang sudah mejadi keseharian masyarakat. Rektor UNU Yogyakarta ini juga mengajak kampus untuk bertobat, supaya tidak sibuk mendatangkan impor. Menurutnya pula, Ekonomi Pancasila tidak berjalan karena sibuk ngomong tetapi tidak sibuk melakukan, “Sibuk deklarasi bukan mengamalkan perilaku pancasilais,” tuturnya.
Konferensi bertajuk International Conference on Transformative Economy 2019, dengan tema Revitalizing Rural Economy Through Sosial Solidarity Economy akan diselenggarakan 12-13 November 2019, bertempat di Desa Panggungharjo dan Hotel KJ Yogyakarta. Acara tersebut didukung dari berbagai instansi, seperti Yayasan Bina Swadaya, Pemerintah Desa Panggungharjo, BUMDes Panggung Lestari, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Desa Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Koperasi Transforma, dan Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta.
Penulis : Adil
Menyibak Realita
