Bersastra sebagai penghayatan dan pengalaman hidup bersama dalam kebersamaan atas kedalaman kesadaran kehidupan, dalam arti perilaku hidup dalam kehidupan yang lebih memuliakan hidup, sehingga “Hidup Menjadi Lebih Hidup”. Demikian sabda Presiden Malioboro, Umbu Landu Paranggi. Ia juga mengajak manusia untuk kembali kepada kehidupan dengan kesadaran sastra. Tentu sastra bukan sekadar buku, pertunjukan, atau apapun, tetapi sastra sebagai nilai.
Jika menilik karya sastra era pasca reformasi, atau tepatnya dewasa ini yang menjadi puncak dari pengaruh arus-arus gelombang zaman edan terhadap sastra, ada semacam disfungsi dari karya sastra diproduksi. Maxim Gorki menciptakan karya sastra untuk memunculkan diskursus sosialisme, Pramoedya Ananta Toer juga tidak berbeda.
Artinya, sastra digunakan untuk memunculkan wacana agar menjadi perbincangan publik, tentu keluarannya adalah restorasi keadaan yang lebih baik. Akan tetapi, dewasa ini patut kita cermati karya sastra yang diproduksi hingga sampai muncul di permukaan.
Banyak karya sastra baik berupa tulisan, pertunjukan, atau apapun memuat kisah-kisah yang tidak menyelesaikan persoalan saat ini. Persoalannya perampasan ruang hidup, penindasan, pelanggaran HAM, dan kesewenang-wenangan negara, tetapi karya sastra yang diproduksi malah percintaan, putus cinta, proses kreatif penulis. Itu yang saya amati akhir-akhir ini. Ndak masuk.
Saya curiga, dan kecurigaan itu terjadi ketika mengetahui akan persoalan: Persoalan sastra ini muncul akibat pertarungan di 1960-an, antara Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra dan Manifes Kebudayaan alias Manikebu. Huru-hara, riuh rendah, dan gegap gempita pergulatan politik di antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Pemerintah Indonesia kala itu dalam hal ini salah satunya Tentara Nasional Indonesia berbuntut pada produksi-produksi karya sastra.
Lekra yang saat itu dianggap sebagai anak PKI, lantaran beberapa foundernya adalah petinggi PKI dibabat habis. Tak tersisa partisipan PKI yang disebut orang kiri. Baik Partai maupun Lekra.
Mengutip tulisan Muhidin M Dahlan kerana Warung Arsip yang akrab disapa Gus Muh, “Jika kiri yang dimaksud adalah ideologi yang digotong Lekra, film (film alih konteks: karya sastra) yang dianggap “kiri” oleh Lekra mengikuti sejumlah “pakem” politik. Film itu kerja politik. Politiklah panglimanya. Dalil itu kemudian mengharuskan para sineas memiliki rekam jejak dalam perjuangan dan belarasa bersama Rakyat (“R” kapital).”
Sebab, melalui film, diharapkan muncul kesadaran baru tentang apa yang disebut solidaritas melawan penindasan dan kezaliman. Film tak bisa lepas dari alam nyata di mana penonton/Rakyat hidup. Film adalah buku visual bergerak yang membangunkan kesadaran penontonnya tentang monster jahat yang memangsa kemanusiaan, baik monster lokal (feodalisme) maupun Eropa (imperialisme).
Karena itu, dalam ekosistem Lekra, distribusi film, sebagaimana panggung teater, tak semata memasang kalkulator pengecek laba di kasir bioskop, melainkan diasong ke layar-layar di mana Rakyat banyak berkumpul. Ia harus masuk ke gang terkecil dan sampai kepada golongan marhaen dan proletar di desa dan kota pinggiran.
Sedangkan, Manikebo ejekan untuk Manifes Kebudayaan dibuat untuk menandingi dominasi sekaligus tekanan dari golongan kiri: Lekra, dengan ideologi kesenian dan kesusasteraan realisme sosial yang dipraktikkan oleh sastrawan Lekra.
Seni untuk seni, begitu konsep Manikebo. Mudahnya, seni dibuat sesuka hati dan tidak ada intervensi dari siapapun, terutama kepentingan politik. Ujungnya, karya sastra diproduksi tidak dasar persoalan sosial, malah-malah karya sastra yang dihasilkan semakin menjauhkan masyarakat dari realitas sosial.
Pada akhirnya, pertarungan Lekra dan Manikebo dimenangkan Manikebo. Ya, jelas menang, lha wong dibantu oleh negara dan penguasa. Sehingga, efek dan dampaknya sampai pada gelanggang sastra saat ini.
Lihat saja Pramodya Ananta Toer sebagai orang Lekra, karya-karyanya dilarang beredar, hingga ia berkali-kali dibuang dan diasingkan karena aktivitas sastranya. Lihat pula Wiji Thukul yang turut hilang karena aktivitas sastranya pula. Jadi, tiket gratis untuk dibuang dan hilang pada massa 60-an hingga 1998 akhir adalah aktivitas sastra yang merecoki penguasa. Saat ini gimana?
Nah, sekarang Lekra tinggal nama. Orang-Orang Manikebo menguasai perpolitikan sastra. Sampai saat ini, muatan-muatan sastra yang mendominasi wacana publik adalah wacana sastra Manikebo. Di kampus-kampus juga demikian.
Akibat Perguliran Karya Sastra di Gelanggang Masyarakat
Menengok persolan pelik negara saat ini: kepongahan korporasi elit internasional, oligarki, pelanggaran Hak Asasi Manusia, perlakuan tidak adil oleh pemerintah kepada rakyat, dan perampasan ruang hidup atau penggusuran di Tamansari, Bandung, kita aslinya butuh karya sastra yang menyinggung persoalan itu, butuh pula pentas teater dan seni yang ketika selesai menonton kita ingin menonjok gundul korporasi. Bukan karya sastra yang jika dilihat tidak memiliki tendensi untuk mengubah tatanan sosial dan menyelesaikan persoalan. Inilah pekerjaan rumah sastrawan dan pelaku-pelaku sastra. “Apakah dari karya sastra yang diproduksi memiliki tendensi kepada persoalan masyarakat?”
Melihat kondisi konteks faktual dan aktual kehidupan di dunia yang semakin terbetot oleh pola struktur dan sistem ego individual dan material adalah kencenderungan kuat kehidupan masyarakat dunia akan semakin terdampar ke pedangkalan, bahkan ke pengapungan, hingga melenting jauh ke titik tanpa akar.
Kontemplasi dan kedalaman saat ini semakin dijauhi, diganti dengan riak-riak permukaan yang serba sesaat, riuh gaduh, dan serba seolah-olah. Sudah jelas ada, dekat, justru dijahui dan diabaikan, begitu sebaliknya. Mudah ditebak jika sistem yang serba terbalik ini nyungsang dengan sistem eko sosial-kultural-spiritual ini lantas menjadi kehidupan bersama terasa kian kering, sumpek, menekan, membebani, menyusul kian diluputkan dan dilupakannya kesadaran kesastraan dan bersastra.
Ketika kehidupan bersama dalam ruang politik, sosial, ekonomi sudah semakin keruh, bahkan ceramah-ceramah agama sekali pun sudah mengotak-kotakan dengan sekat-sekat identitas primordial, bahkan menabursuburkan benih-benih intoleran atas keberagaman kehidupan bersama. Hal ini memicu dan memacu pemikiran-perkataan-perbuatan keras, melukai perasaan kemanusiaan serta intoleran radikal.
Maka, sudah “jamnya” sastra wajib hadir dan/atau dihadirkan kembali untuk membasuh, melebur, sekaligus meretas kekotoran dan kekerasan pikiran yang menyekat-sekat, mengkotak-kotakan itu supaya kembali ke hakikat “Ke-Menjadi- an” kita sebagai makhluk spiritual yang amat lentur dalam mendapatkan pengalaman kemanusiaan. Demikian Umbu Landu Paranggi merespons kondisi dewasa ini.
Pernyataannya itu disampaikan di Pidato Sastra dalam “Seminar Internasional Sastra Indonesia di Bali 2019: Sastra, Lingkungan, dan Kita” di Taman Budaya Provinsi Bali, 10-13 Oktober 2019. Adapun transkripsi pidato saya dapatkan dari Majalah Maiyah Sabana edisi Oktober 2019.
Umbu juga memberikan tawaran yang bukan kaleng-kaleng kepada manusia untuk mengajak kembali kepada kedalaman akar-dasar sastra sebagai kesadaran kehidupan dan berkehidupan.
Sebab, dari karya sastra yang bergulir di masyarakat sekaligus mengisi wacana itu akan mempengaruhi perilaku sosial. Teori Piere Bourdiou menyatakan habitus terbentuk karena wacana-wacana dan sosialisasi. Nah, karya sastra membentuk habitus ini.
Terkait teori Bourdiou yang menyebut habitus. Inilah sedikit penjelasan, habitus adalah kemampuan individu dalam bersikap, berperilaku sekaligus merespon keadaan sesuai dengan wacana-wacana yang didapat selama bersosialisasi di lingkungannya.
Jelasnya, habitus ialah apa yang bergeming di benak individu yang mempengarui perilakunya, dibentuk oleh wacana dan sosialisasi.
Jika kita berada di tengah kubangan lumpur, lantas lingkungan memberikan wacana tentang pembebasan, kebersihan, kecerdasan dan hal-hal yang menyangkut keselamatan, maka kita yang di tengah kubangan tadi akan berupaya untuk keluar, entah bagaimana caranya. Kontradiktif, jika yang di tengah kubangan lumpur diberikan wacana putus cinta. Mungkin, membuat betah di kubangan lumpur.
Inilah paradoks dari karya sastra yang diproduksi, di satu sisi kita bersyukur dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan semakin banyak produsen karya sastra, di sisi lain kita mengumpat lantaran semakin hilangnya kemanusiaan dan kepedulian sosial yang disebabkan oleh wacana sastra yang tidak membentuk perilaku manusia untuk merubah keadaan atau menciptakan restorasi yang baik.
Memproduksi karya sastra untuk mencari keuntungan, rating, juara lomba, sehingga karya sastra bisa laku, tidak peduli masyarakat menghadapi persoalan seperti apa. Astagfirullah, jangan sampai terjadi hal ini. Kalau terjadi, harus kita akhiri sekarang.
Siapapun yang menjadikan sastra sebagai tongkat penunjuk jalan sudah semestinya independen, merdeka, kukuh layaknya sang kawi-wiku yang berkewajiban mengingatkan dan menerangi setiap pejalan kehidupan tak terkecuali sang ratu atau raja yang menyimpang dari tugas pokok kewajibannya sebagai pemimpin yang mengemban amanat dan mandat rakyat.
Dalam Mpu Kanwa lewat kakawin Arjuna-wiwaha gubahannya, dia yang telah mahir sastra adalah dia yang huwus limpad sakeng sunyata-dia yang telah khatam me-nir-kan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dalam kehidupan yang senantiasa diupayakan hanyalah sukaning rat, kebahagiaan senegap isi Alam Semesta raya.
Berkesastraan, karena itu, merupakan proses “Merohanikan Diri” untuk sampai pada puncak keberanian “Merelakan diri untuk menomorsatukan banyak orang.”
Jika bersastra penuh wisaya (kemelekatan niat mementingkan diri sendiri), niscaya akan menuai wisya (racun mematikan). Dan, wisya bukan menyehatkan, malah menggiring hidup menuju kebangkrutan. Demikian pula Umbu menutup pidato.
Penulis: Adil
Penyunting: Yosi
Menyibak Realita